Research and Development Team PT Direktori Hukum Nusantara – Muhammad Junaidi, S.H.
Dalam aktivitas keperdataan sehari-hari, transaksi hukum terjadi secara masif dalam berbagai tingkatan mulai dari penandatanganan kontrak bisnis bernilai komersial tinggi, perjanjian sewa-menyewa, hingga persetujuan klausula Terms and Conditions secara elektronik. Kendati demikian, seluruh tindakan hukum tersebut pada hakikatnya terikat pada kriteria yuridis berusia ratusan tahun yang menentukan keabsahan serta kekuatan mengikat suatu kesepakatan di mata hukum. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kompas utama yang melandasi keabsahan seluruh bentuk perjanjian tersebut bermuara pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Sebagai bagian dari tradisi hukum Eropa Kontinental (Civil Law), hukum perikatan yang lahir dari perjanjian diatur secara sistematis dalam Bab II Buku III KUH Perdata. Dalam kerangka yuridis tersebut, Pasal 1320 KUH Perdata berkedudukan sebagai norma fundamental (ratio legis) yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Secara normatif, pasal ini menetapkan empat syarat akumulatif yang harus dipenuhi demi terwujudnya perjanjian yang sah, yaitu: kesepakatan para pihak (consensus), kecakapan bertindak (capacity), suatu hal tertentu (certainty of object), dan suatu sebab yang halal (lawful cause).
Doktrin hukum perdata, sebagaimana dikembangkan oleh para ahli seperti Prof. Subekti mengklasifikasikan keempat syarat tersebut ke dalam dua kategori utama, yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Kualifikasi ini secara langsung berdampak pada konsekuensi hukum (juridical consequences) apabila timbul cacat hukum pada salah satu kriteria tersebut. Syarat pertama dan kedua tergolong sebagai syarat subjektif karena berkaitan langsung dengan kualifikasi subjek hukum yang berjanji. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, akibat hukum yang timbul adalah perjanjian dapat dibatalkan (voidable / annullable). Artinya, perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan mengikat para pihak sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya atas permohonan pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat objektif karena menyangkut substansi atau objek perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat objektif mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void). Dalam kualifikasi ini, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak semula (void ab initio), sehingga tidak melahirkan perikatan apa pun dan para pihak tidak dapat saling menuntut di muka pengadilan.
Ditinjau secara mendalam pada unsur kesepakatan (consensus), keabsahan persetujuan mensyaratkan adanya persesuaian kehendak (wilsuiting) yang bebas dari kecacatan kehendak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, kesepakatan tidak memiliki kekuatan hukum apabila timbul akibat kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), atau penipuan (bedrog). Sementara itu, pada unsur kecakapan (capacity), Pasal 1330 KUH Perdata menetapkan kriteria ketidakcakapan yang meliputi anak belum dewasa serta orang yang berada di bawah pengampuan (curatel). Terkait ketentuan pembatasan keharmonisan hukum bagi perempuan berkeluarga dalam pasal lampau BW, norma tersebut secara mutatis mutandis tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 juncto Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan kesetaraan kedudukan hukum istri dalam melakukan perbuatan hukum.
Selanjutnya, syarat objektif ketiga mengharuskan adanya objek hukum yang jelas dan tertentu (certainty of object). Merujuk pada Pasal 1234 KUH Perdata, wujud objek perikatan adalah prestasi yang mencakup kewajiban memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Spesifikasi barang atau prestasi tersebut setidaknya harus dapat diidentifikasi jenis dan kuantitasnya di kemudian hari. Adapun syarat keempat, yaitu kausa yang halal (lawful cause), berfokus pada isi serta tujuan objektif dari perjanjian tersebut. Pasal 1337 KUH Perdata mempertegas bahwa suatu kausa dilarang apabila sifatnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Pembentukan perjanjian yang bertujuan memfasilitasi tindakan pidana atau transaksi barang terlarang secara implisit tidak memenuhi kriteria ini dan dikategorikan batal demi hukum.
Memasuki era transformasi digital, keabsahan norma Pasal 1320 KUH Perdata tetap dipertahankan melalui adaptasi hukum kontemporer. Berbagai mekanisme transaksi modern seperti penetapan klausula baku Terms and Conditions (T&C), perdagangan elektronik (e-commerce), hingga smart contract tetap diwajibkan mengacu pada keempat pilar keabsahan tersebut. Legitimasi ini diperkuat oleh Pasal 46 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan kepastian hukum bahwa kontrak elektronik dan persetujuan digital (seperti mekanisme clickwrap) diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejauh memenuhi asas-asas dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Sebagai konklusi, Pasal 1320 KUH Perdata tidak semata-mata berfungsi sebagai doktrin akademis, melainkan instrumen analisis praktis guna menjamin kepastian hukum dalam setiap hubungan keperdataan. Pemahaman komprehensif atas implikasi syarat subjektif dan objektif menjadi dasar krusial bagi praktisi hukum, pelaku usaha, dan masyarakat luas untuk meminimalisasi risiko sengketa serta potensi kerugian di masa depan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengikatan diri dalam suatu perikatan, penelaahan secara mendalam terhadap pemenuhan kriteria Pasal 1320 KUH Perdata merupakan sebuah keharusan yuridis.
